Ancaman Isis Terhadap Pertahanan Keamanan Nasional

Sejarah terbentuknya ISIS atau ISIL

Pembicaraan tentang ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau yang dikenal di Amerika Serikat dengan ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), menjadi sangat fenomenal dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia. Kalau dianalisis secara komprehensif, sebenarnya organisasi ini terkait dengan mainstream gerakan Salafiyah Jihadiyah yang tersebar sebagai ideologi bagi penganut fundamentalisme Islam. Ideologi salafiyah jihadiyah yang dikemas dengan tujuan pendirian negara Islam (daulah Islamiyah), merupakan sebuah magnet yang cukup kuat dan bisa menarik berbagai kelompok untuk ikut tergabung di dalamnya.

Menurut sejarahnya, organisasi Daulah al-Islamiyah pada awalnya terbagi menjadi dua. Pertama, Daulah al-Islamiyah fil Iraq yang dikenal dengan “Daisy” dan dihubungkan dengan kelompok Tauhid wal Jihad yang didirikan oleh tokoh yang berasal dari Yordania, Abu Musa al-Zarqawi di Iraq pada tahun 2004 pasca invasi militer Amerika Serikat. Kemunculan Zarqawi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat Osama bin Laden, karena Zarqawi menyatakan kesetiaannya kepada Osama dan menjadi bagian dari al-Qaeda. Kedua, pada tahun 2006 dibentuk  juga dewan Syuro Mujahidin di bawah kepemimpinan Abdullah Rasheed al-Baghdadi.

Pada pertengahan tahun 2006, Zarqawi terbunuh dalam serangan Amerika Serikat dan kepemimpinan Daulah al-Islamiyah beralih ke Abu Hamza al-Mohajir. Namun Abu Hamza pun juga terbunuh pada tahun 2010. Tidak lama setelah terbunuhnya Abu Hamza, dewan Syuro memilih Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin Daulah Iraq Islamiyah. Pada tanggal 9 April 2013 dimunculkan rekaman suara yang dikaitkan dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Dalam rekaman tersebut dinyatakan bahwa Jabhah Nushrah (Front Kemenangan) di Syria merupakan bagian dari Daulah Iraq Islamiyah. Pada akhirnya nama Daulah Iraq Islamiyah dan Jabhah Nushrah dihapuskan dan diganti dengan Daulah Islamiyah fil Iraq wa asy-Syam, yang dikenal dengan ISIS atau ISIL.

Pada awalnya Jabhah Nushrah menerima bergabung dengan gerakan ISIS. Namun perkembangan selanjutnya terjadi perselisihan dan bahkan konfrontasi senjata antara Jabhah Nushrah dengan ISIS. Hal ini terkait dengan penguasaan dan pengendalian beberapa daerah di Syria. Perselihan ini juga muncul diakibatkan adanya pemahaman Islam yang sangat radikal dalam penerapan syariat dari kalangan ISIS. ISIS menjatuhkan hukuman mati kepada sejumlah tokoh kabilah yang bertentangan dengan mereka. adanya pertentangan antara ISIS dengan berbagai kelompok jihad yang lain di Syria menyebabkan adanya pertentangan yang lebih luas yaitu antara al-Qaeda dan ISIS.

Melihat perkembangan dan kronologis terjadinya konfrontasi antara ISIS dengan berbagai kelompok jihad yang ada di Iraq dan juga di Syria, maka posisi ISIS menjadi sangat problematis dan dipertanyakan. Disatu sisi ISIS membawa ideologi jihad, namun di sisi yang lain mereka berlawanan dengan kelompok jihad yang ada. Namun fakta tersebut tidak mengurangi magnet ISIS dan mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim di berbagai negara, termasuk sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai destinasi prospektif ISIS

Indonesia merupakan destinasi penyebaran ideologi jihad ISIS yang prospektif. Hal tersebut disebabkan ada beberapa faktor. Pertama, jumlah mayoritas masyarakat muslim yang sangat besar. Kedua, banyak munculnya gerakan-gerakan radikal yang membawa simbol jihadisme dan pendirian Khilafah Islamiyah. Ketiga, banyaknya warga negara Indonesia yang ikut terlibat dalam gerakan jihad internasional sehingga terpengaruh dengan gerakan ISIS. Kelompok jihad ini tentu akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam usahanya melakukan indoktrinasi terhadap masyarakat yang lain.

Dilihat dari tujuan terbentuknya ISIS, bisa dikatakan bahwa organisasi ini tidak bisa dikatakan sebagai masalah agama. Kelompok ini lebih tepat dikatakan sebagai ideologisasi pembentukan negara Islam, atau disebut dengan masalah perbedaan ideologi. Ditinjau dari perspektif ini, maka kemunculan ISIS di Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar bagi pertahanan keamanan nasional. Ideologisasi pendirian negara Islam menjadi rongrongan bagi ideologi Pancasila yang telah menjadi falsafah kebangsaan dan fondasi terbentuknya NKRI. Indoktrinasi khilafah Islamiyah bisa berakibat terhadap tindakan makar terhadap negara sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Sejarah Indonesia mengenal adanya pendirian negara Islam Indonesia (NII) yang didalangi oleh SM. Kartosuwiryo. ISIS bisa dipahami sebagai bibit munculnya makar terhadap negara seperti yang telah dilakukan oleh Kartosuwiryo melalui NII pada masa lalu.

Pemerintah indonesia, secara tegas telah menyatakan pelarangan terhadap ISIS. Hal ini merupakan langkah tepat untuk menjaga keutuhan NKRI. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ISIS mempunyai potensi untuk mengancam pemerintahan dan keamanan nasional. Potensi tersebut muncul dari usaha kelompok ini untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada terbentuknya khilafah Islamiyah. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan perspektif sosial keagamaan di Indonesia pasca reformasi, perkembangan paham keIslaman yang ekstrim dan bahkan radikal seperti mewabah dan tidak terbendung. Keberadaannya sulit dideteksi oleh masyarakat luas karena kelompok seperti ini biasanya bersifat ekslusif dan terbatas. Penanaman ideologisasi Khilafah Islamiyah dan simbolisme jihad menjadi makanan empuk bagi masyarakat yang pemahaman keagamaannya masih bersifat tradisional dan terbatas. Sehingga fakta yang ditemukan, kebanyakan pengikut jihadisme merupakan masyarakat ekonomi bawah dan tingkat pendidikan rendah.

Kemunculan ISIS di Indonesia merupakan sebuah tantangan nyata dan juga sekaligus sebagai peluang bagi pemerintahan. Tantangan yang dimaksudkan adalah untuk mengikis habis dan memutus rantai ideologisasi ISIS agar tidak mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Sekaligus sebagai peluang untuk menarik pelarangan terhadap ISIS dalam spektrum yang lebih luas, yaitu pelarangan terhadap semua kelompok yang menekankan ideologisasi pendirian Khilafah Islamiyah. Apapun dan bagaimanapun bentuk kelompoknya harus dilarang sebagai tindakan preventif menyebarnya ideologi pembentukan negara Islam.

Hal yang paling dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia bukan pendirian negara Islam yang dimulai dengan pembentukan Khilafah Islamiyah. Prioritas utama adalah untuk melakukan pribumisasi Islam dan membuktikan Islam sebagai agama yang ramah dan toleran. Dalam bahasa yang lebih familiar, membuktikan Islam sebagai rahmatan lil alamin.